Pemerintah berencana membatasi pembelian gas Elpiji 3 kilogram hanya untuk pemilik kartu sembako. Nantinya, pemberian Elpiji subsidi 3 kilogram tersebut akan berbasis pada Nomor induk Kependudukan (NIK), yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
https://bali.tribunnews.com/2021/09/05/tahun-depan-beli-gas-elpiji-3-kg-harus-punya-kartu-sembako-begini-cara-mendapatkannya?page=3

INFOSAWANGAN.COM - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, DTKS kinitengah diperbaiki oleh Kementerian Sosial. Pemerintah menargetkan pembaruandata DTKS tersebut selesai pada akhir 2021.

“Jadi penerima kartu sembako juga akan menerima Elpiji dan kitaharapkan lebih berkah bagi mereka yang pantas menerima,” kata Pungky, sepertidikutip dari Antara,Jumat (03/09/2021).

“Skemanya akan kita masukkan ke data (penerima) sembako, tapidata sembakonya kita perbaiki sesuai NIK,” ucapnya.

Menurut Pungky, penyaluran Elpiji 3 kilogram selama ini menggunakan skema subsidi berbasis komoditas. Hal itu membuat semua orang bisamenikmati meskipun tidak berhak.

“Padahal maksud pada awalnya untuk orang yang membutuhkan.Sekarang sedang disiapkan proses pengalihannya,” ujar Pungky.

Dengan memberikan Elpiji 3 kilogram pada pemegang kartu sembako,pemerintah ingin memperbaiki skema perlindungan sosial yang saat ini kacau.

Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah mempunyai 4 programperlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp 250.000 per bulanper keluarga.

Saat pandemi, pemerintahmempunyai 14 program perlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata Rp 485.000per bulan. Namun, basis penerima masing-masing program yang berbeda membuatpenyaluran program perlindungan sosial tidak efektif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintahakan mengubah skema subsidi energi. Dari berbasis komoditas menjadi berbasispenerima secara bertahap mulai tahun 2022. Selain Elpiji 3 kilogram, reformasisubsidi tersebut juga direncanakan untuk listrik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk menjalankan perubahan itu.

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 134 triliun untuk tahun depan.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TDKS) agar pemberian subsidi itu tepat sasaran.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan mendorong penciptaan sistem terintegrasi dengan data sasaran penerimaan subsidi.

"Hal itu dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi.

Yaitu masyarakat miskin dan rentan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 24 Agustus 2021 sebagaimana dikutip Kompas.com, Sabtu 4 September 2021.

Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi mengatakan.

Data DTKS sedang diperbaharui oleh Kementerian Sosial dan ditargetkan selesai pada 2021.

"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaiki dulu, nanti tempat penyalurannya seperti apa dan segala macamnya.

Kebijakan akan kami lakukan kalau semua persiapannya sudah beres," kata Pungky.

Cara Mendapatkan Kartu Sembako

  • Sementara itu, melansir laman kemensos.go.id, untuk mendapatkan Kartu Sembako.
  • Calon penerima harus terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  • Pendataan KPM itu diusulkan pemerintah daerah dan ditetapkan Menteri Sosial.
  • Pemerintah daerah akan mendata nama dan alamat.
  • Dari 40 persen penduduk termiskin di kabupate/kota yang bersangkutan.
  • Penerima Kartu Sembako atau BPNT adalah terdiri dari KPM PKH dan KPM non PKH.
  • Sementara bantuan dana akan disalurkan melalui Bank Himbara, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, serta BTN.


Sumber : Kompastv.com, bali.tribunnews.com