Pemerintah berencana menjadikan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat untuk memasuki fasilitas publik. Hal tersebut muncul karena masih rendahnya tingkat vaksinasi booster di tanah air dalam enam bulan terakhir ini

Infosawangan - Pemerintah melalui Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan vaksin booster secara nasional.

"Saat ini, untuk kegiatan masyarakat berskala besar sudah mensyaratkan untuk wajib vaksin booster bagi pesertanya," katanya

Menurut Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sejak Januari 2022 progress vaksinasi Booster cenderung lebih lambat dibandingkan dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Padahal, awal pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua, cakupan dapat meningkat 60 % dalam kurun waktu enam bulan, antara periode Juni 2021 hingga Desember 2021. “Namun pada vaksin Booster, pada kurun waktu yang sama cakupan baru meningkat 20 %,” katanya.

Dia mencatat hanya enam daerah yang cakupan vaksinnya di atas 30 persen. Bali menjadi daerah dengan cakupan vaksin booster tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia.

"Hanya Bali di atas 50 persen, disusul DKI dan Kepulauan Riau di atas 40 persen. DIY, Jawa Barat, Kalimantan Timur di atas 30 persen," tukasnya